Yogyakarta, 8/6/2025. Sehubungan dengan laporan dan aksi Greenpeace, yang juga disuarakan oleh publik dan organisasi masyarakat sipil lainnya terkait perusakan lingkungan di wilayah Raja Ampat, Papua, khususnya di pulau Gag yang dikelola oleh konsesi tambang nikel PT. GN yang merupakan anak perusahaan PT. Aneka Tambang.
Geopix menyatakan sangat prihatin dan menyayangkan perusakan lingkungan serius oleh pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, yang telah menggunduli hutan, mencemari perairan dan lingkungan, serta merusak habitat satwa dan wilayah adat yang dilindungi.
Geopix juga mengapresiasi tindakan cepat Kementerian Lingkungan Hidup yang telah menyegel empat perusahaan dan Kementerian Kehutanan sebagai langkah awal penegakan hukum yang tidak boleh kendor di tengah jalan. “Pulau-pulau kecil seperti di Raja Ampat, Kabaena, Wawonii, dan Obi seharusnya tidak boleh diberikan izin konsesi tambang karena daya dukung ekologisnya yang sangat terbatas dan rentan terhadap kerusakan permanen,” tegas Annisa Rahmawati, Senior Wildlife Campaigner Geopix.
“Saat ini adalah momentum yang tepat bagi Pemerintah untuk melakukan moratorium dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh industri ekstraktif yang mengancam keberadaan ekosistem-ekosistem yang sangat berharga di Indonesia, tidak hanya industri tambang nikel tapi juga tambang-tambang lainnya seperti tambang emas Agincourt di Batangtoru yang mengancam keberadaan populasi Orangutan Tapanuli, tambang batu bara PT. KPC di Kalimantan Timur yang mengancam populasi Orangutan Kalimantan. Tidak hanya industri pertambangan, tetapi juga industri ekstraktif lainnya seperti perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman untuk industri, dan perkebunan karet yang mengancam keberadaan populasi Gajah Sumatera” lanjut Annisa.
Pemerintah harus menindak tegas dan menutup secara permanen perusahaan tambang yang terbukti melanggar hukum dan merusak lingkungan. Pengawasan dan penegakan hukum yang kuat dan kebijakan yang berpihak pada upaya konservasi, mutlak diperlukan demi keberlanjutan lingkungan hidup, perlindungan satwa liar dan penyangga kehidupan serta perlindungan masyarakat adat di seluruh Indonesia.
“Pembangunan, transisi energi, hilirisasi, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah seharusnya dilakukan secara lestari dan berkeadilan. Dengan demikian krisis iklim, polusi dan kepunahan spesies di planet bumi ini bisa kita cegah dan atasi bersama, demi kita dan masa depan anak cucu kita” pungkas Annisa.
