Yogyakarta, 29 Agustus 2025. Sehubungan dengan penyelidikan Mahkamah Agung India terhadap Greens Zoological Rescue and Rehabilitation Centre atau Vantara untuk mengungkap dugaan serius kejahatan satwa liar disana atas tuduhan impor satwa liar ilegal dan pelanggaran keuangan seperti pemberitaan yang telah dilansir oleh The Guardian pada tanggal 26 Agustus 2025 dan media internasional lainnya, Annisa Rahmawati, Senior Wildlife Campaigner Geopix, menyatakan:
“Fakta bahwa satwa Indonesia diberikan dan dihadiahkan ke fasilitas yang bermasalah menegaskan bahwa kebijakan pemberian satwa tersebut melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 278 Tahun 2025 adalah sangat tidak tepat dan melemahkan kedaulatan negara atas kekayaan alamnya.”
“Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengevaluasi kebijakan tersebut dan melakukan diplomasi tegas agar pemerintah India segera memulangkan kembali satwa liar Indonesia yang telah dihadiahkan, termasuk individu-individu orangutan yang berada di fasilitas tersebut maupun yang masih berada di India akibat perdagangan ilegal. Kami juga mendesak Pemerintah India agar segera memulangkan orangutan ke Indonesia sebagai pengakuan atas hak bangsa Indonesia serta bentuk tanggung jawab bersama melawan perdagangan satwa liar ilegal lintas negara.”
Pemulangan orangutan dan satwa-satwa liar milik Indonesia tersebut adalah untuk menghindarkan mereka agar tidak terjebak pada fasilitas-fasilitas yang dililit konflik atau bermasalah hukum yang memberikan pengalaman pahit bagi kesejahteraan satwa.” pungkas Annisa.
– END –
Contact person:
Annisa Rahmawati – Senior Wildlife Campaigner, Geopix
annisa@geopix.id
Unduh di sini:
Reactive Vantara
OU in India – Case Compilation
Orangutan Illegal Trade to India
—ENGLISH VERSION—
REACTIVE STATEMENT
Adding Insult to Injury: Struck Down by India
Yogyakarta, 29 August 2025. In response to the Supreme Court of India’s investigation into the Greens Zoological Rescue and Rehabilitation Centre, also known as Vantara, to uncover serious allegations of wildlife crime in India, including accusations of illegal wildlife imports and financial violations as reported by The Guardian on 26 August 2025 and other international media, Annisa Rahmawati, Senior Wildlife Campaigner at Geopix, stated:
“The fact that Indonesian wildlife was given and gifted to a problematic facility confirms that the policy of transferring animals under Minister of Forestry Decree No. 278/2025 is deeply inappropriate and undermines the state’s sovereignty over its natural wealth.
We urge the Indonesian government to immediately review that policy and undertake firm diplomacy so that the Government of India promptly repatriates the Indonesian wildlife that has been gifted, including the orangutan individuals held at that facility as well as those still in India as a result of illegal trade. We also urge the Government of India to immediately return the orangutans to Indonesia as recognition of the rights of the Indonesian people and as a form of shared responsibility in combating transnational illegal wildlife trade.”
“The repatriation of these orangutans and other Indonesian wild animals is intended to prevent them from becoming trapped in facilities mired in conflict or legal problems that have resulted in bitter experiences for animal welfare,” Annisa concluded.
— END —
Contact person:
Annisa Rahmawati – Senior Wildlife Campaigner, Geopix
annisa@geopix.id
Download here:
Reactive Vantara
OU in India – Case Compilation
Orangutan Illegal Trade to India
