[SIARAN PERS] Reactive Statement: Terkait Kritik Terhadap Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)
Unduh di sini
Reactive Statement Satgas PKH
Dr. Danang Anggoro – Direktur Geopix
Geopix memandang bahwa kritik adalah elemen esensial dalam demokrasi, namun harus dibangun di atas pondasi data yang kuat, bukan pada narasi spekulatif yang justru memperlemah upaya serius pemerintah dalam membenahi tata kelola hutan yang selama ini lebih dikuasai oleh kekuatan modal dan kepentingan-kepentingan korporasi elit belaka.
Pembentukan Satgas PKH melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 menandai sebuah tonggak penting dalam sejarah perlindungan kawasan hutan Indonesia. Ini adalah bentuk nyata dari political will yang telah lama ditunggu. Pemerintah berupaya mengurai dan menyelesaikan permasalahan kompleks ini , tidak hanya melalui regulasi diatas kertas kosong belaka, tetapi juga dengan kekuatan koordinatif lintas lembaga, sipil dan militer untuk menertibkan kawasan hutan yang selama bertahun-tahun dikuasai secara ilegal.
Data resmi dari Kejaksaan Agung dan Kementerian Pertahanan membuktikan bahwa penertiban justru secara dominan menyasar korporasi, bukan petani kecil sebagaimana dinarasikan sebagian pihak. Dari total 2 juta hektar kawasan yang telah ditertibkan, 91% adalah hutan produksi yang diduduki korporasi, dan sebagian kecil hutan konservasi. Hutan-hutan yang telah dikuasai kembali, sebagian telah diserahkan untuk dipulihkan ekosistemnya sebagai kawasan hutan konservasi dan ada pula yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMN.
Geopix menemukan fakta di banyak lokasi, masyarakat justru dijadikan tameng oleh afiliasi-afiliasi korporasi, diposisikan seolah-olah sebagai korban utama, padahal kebun-kebun sawit yang mereka kelola dikendalikan oleh pihak-pihak yang jauh lebih besar dibelakangnya. Kami menyebut mereka sebagai penunggang gelap kawasan hutan. Elit ekonomi yang menyembunyikan kepemilikan lahan di balik nama-nama lokal, kemudian menggerakkan resistensi masyarakat demi melindungi kepentingan mereka sendiri.
Dalam konteks ini, narasi seperti yang dibawa oleh WALHI dan HuMa perlu dicermati secara kritis. Apakah benar pemerintah hanya menggeser kejahatan, atau justru untuk pertama kalinya berani menantang akar dari kejahatan itu sendiri?
Geopix tidak membela pemerintah secara membabi buta. Tapi kami percaya, saat pemerintah menunjukkan ketegasannya secara konkrit untuk menertibkan kawasan hutan, termasuk menyentuh korporasi-korporasi yang selama ini sangat lihai menyiasati hukum, maka dukungan kritis jauh lebih konstruktif daripada oposisi naratif yang melemahkan legitimasi penegakan hukum.
Ini bukan soal menyalahkan rakyat, membela sawit atau menyelamatkan satwa liar dan hutan sebagai habitatnya, tapi soal keberanian menegakkan keadilan ekologis dan sosial bagi hutan di tengah kompleksitas konflik agraria yang telah berlangsung begitu lama. Kita harus jujur, sebagai organisasi masyarakat sipil kita tidak bisa lagi membiarkan hutan dirusak atas nama rakyat, padahal yang menikmati keuntungan hanyalah segelintir elit yang bersembunyi di balik narasi populis.
Mari kita berpihak pada hutan, pada masa depan bersama yang lestari. Kritik itu penting, tetapi saat pemerintah mengambil langkah awal yang benar, kita justru punya tanggung jawab moral untuk mengawalnya, bukan mengkerdilkannya.
Contact person:
Annisa Rahmawati
08111097527
