Penulis: Budi Santoso, MSi
Sore itu di pertengahan bulan Mei 2026, tetiba gawai Kepala Resor Konservasi Sumber Daya Alam wilayah (RKSDA) Blora, KSDA Jateng berdering. Seorang warga bernama Iwan (nama samaran) dari Desa Langgar Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang melaporkan adanya serangan Monyet ekor panjang – MEP (Macaca fascicularis). Salah satu MEP itu telah mengoyak lengannya dibagian atas dan menorehkan beberapa jahitan setelahnya. “Saya benar-benar trauma Pak”, kata Iwan menjelaskan kondisi psikisnya setelah mendapatkan lebih dari 30 jahitan di lengannya.
Keesokan harinya Tim Penanganan Konflik Satwa RKSDA Blora meluncur ke lokasi. Di sana Tim Penanganan Konflik Cabang Dinas Kehutanan wilayah I (CDK I) Blora telah lebih dulu datang. Mereka bertemu dengan Harno, Kepala Desa Langgar. Harno lebih lanjut menjelaskan bahwa sudah beberapa kali, kawanan MEP sering datang ke desanya. MEP tersebut tak hanya datang berkunjung, mereka juga merangsek buah mangga, pisang dan kebun Jagung milik warga. Menurut Harno, estimasi kerugian masyarakat dalam hal ini sudah mencapai Rp. 25 juta.
Desa Langgar Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang merupakan desa yang berlokasi di sekitar hutan. Hutan di Desa Langgar secara administrasi masuk dalam pengelolaan Perhutani, Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Kebonharjo Kabupaten Rembang. Cerita masuknya MEP ke pemukiman warga memang sudah sering terjadi, terutama ketika musim kemarau datang. Kejadian tersebut tidak hanya terjadi di Desa Langgar, tapi juga desa-desa lain di Jawa Tengah. Khususnya desa-desa yang berdekatan dengan hutan.
Peta konflik
Berdasarkan catatan aduan masyarakat di BKSDA Jateng, selama tahun 2025 saja, sampai dengan bulan Agustus setidaknya ada 58 aduan terkait konflik Monyet ekor panjang dengan manusia. Aduan itu menunjukkan bahwa sebaran konflik Monyet ekor panjang terjadi pada 18 kabupaten – kota di Jawa Tengah. Terjadi pada lebih dari separo kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan rerata lebih dari 7 aduan masyarakat tiap bulannya. Menariknya 34% dari aduan tersebut menunjukkan konflik yang melibatkan sekelompok Monyet ekor panjang. Statistik konflik monyet tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan. Yang pertama apakah mungkinkah pakan alami satwa tersebut di hutan telah habis? Kedua apakah memang telah terjadi pergeseran pola makan dengan MEP?
Asumsi bahwa pakan MEP di hutan sudah habis itu benar adanya. Hal ini karena memang terjadi fragmentasi dan degradasi habitat mereka. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tutupan lahan hutan di Jawa Tengah dari 2014 hingga 2023 telah berkurang sejumlah sekitar 120.000 hektar atau 3,5% selama kurun waktu 10 tahun. Berkurangnya tutupan hutan tersebut membuat ruang gerak Monyet ekor panjang terbatas, pun dengan sumber daya alaminya. Hal tersebut memaksa monyet-monyet tersebut untuk mencari makan ke luar habitat, mendekati pemukiman manusia. Pertanyaan kedua terkait dengan pola makan MEP; satwa tersebut mempunyai palatabilitas* yang baik sehingga pemberian pakan diluar pakan alaminya akan membuat MEP melupakan pakan alaminya. MEP kemudian akan cenderung mencari pakan yang lebih enak dan mudah didapatkan.
Dampak Konflik
Masuknya MEP ke perkampungan ini menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak; (1) Bagi Manusia; Monyet ekor panjang seringkali merusak kebun, tanaman pertanian, mencuri makanan dari rumah, dan dalam beberapa kasus, dapat menyerang atau menggigit manusia, yang berisiko menularkan penyakit zoonosis. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi dan rasa tidak aman di masyarakat. (2) Bagi Monyet; Monyet ekor panjang yang terlalu sering berinteraksi dengan manusia dapat menjadi agresif, kehilangan rasa takut, dan lebih rentan terhadap perburuan, penangkapan, atau bahkan peracunan oleh warga yang merasa kesal dan terancam. Selain itu kesehatan mereka juga bisa terganggu akibat mengonsumsi makanan yang tidak alami.
Strategi Pengelolaan dan Jalan Keluar
Kombinasi dari degradasi habitat dan kebiasaan makan menjadi tantangan berat dalam penanganan konflik ini. MEP dikenal cukup cerdas dan mudah beradaptasi. Masa gestasinya* yang pendek, hanya 165 hari, membuat MEP dengan mudah beranak pinak dalam kondisi ’sulit’ sekalipun. Penanganan konflik MEP juga tidak mudah direplikasi antar tempat namun demikian, secara umum beberapa hal berikut dapat membantu dalam mengelola konflik terkait MEP.
Terutama untuk konflik MEP yang berkelompok, sangat membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, pada kawasan hutan terdekat dengan wilayah konflik segera dilakukan asesmen cepat terhadap kondisi keanekaragaman hayatinya dan dihitung berapa jenis tumbuhan pakan dan jumlahnya. Setelah diketahui hasilnya segera dilakukan upaya Restorasi dan Perluasan Habitat. Upaya penanaman kembali pohon pakan dan pengelolaan hutan yang lestari sangat penting untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai penyedia pakan alami dan ruang gerak yang cukup bagi monyet. Kedua adalah Edukasi Masyarakat. Sosialisasi tentang bahaya pemberian pakan kepada monyet serta cara-cara aman berinteraksi dengan satwa liar sangat krusial. Potensi zoonosis harus selalu diwaspadai, selain bahwa memberi makan monyet justru justru berakhir merugikan monyet itu dan akan memicu konflik. Ketiga, sampah manusia menjadi bagian menarik bagi Monyet. Karenanya, perlu dilakukan pengelolaan sampah yang baik, agar tidak mudah diakses monyet dan dapat mengurangi daya tarik monyet terhadap pemukiman sebagai sumber pakan. Yang terakhir, jika diperlukan dapat dilakukan upaya relokasi atau sterilisasi MEP. Beberapa studi menyebutkan bahwa ukuran populasi ideal untuk satu kelompok Monyet berkisar 15 sampai 26 ekor per kelompok. Dalam kasus over populasi dan tingkat konflik yang parah, opsi relokasi ke habitat yang lebih sesuai atau program sterilisasi dapat dipertimbangkan. Namun demikian pilihan ini harus dilakukan melalui kajian ilmiah yang mendalam dan etis, serta menjadi pilihan terakhir.
*palatabilitas: derajat kesukaan makhluk hidup terutama hewan dan ternak terhadap makanan atau pakan
*gestasi: masa atau periode kehamilan, yaitu rentang waktu sejak terjadinya pembuahan (konsepsi) sel telur oleh sperma hingga proses kelahiran.
Tentang Penulis
Budi Santoso merupakan praktisi konservasi dan pemerhati lingkungan yang telah berkiprah lebih dari 20 tahun di bidang konservasi sumber daya alam dan pengelolaan kawasan lindung. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Resort Konservasi Wilayah Blora di BKSDA Jawa Tengah. Lulusan S1 Biologi Unsoed Purwokerto dan Sekolah Pasca Sarjana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di IPB, selain aktif di lapangan, ia juga dikenal sebagai pengajar, pembicara, dan penulis berbagai karya ilmiah serta buku tentang satwa liar, konflik manusia dan satwa, ekologi, dan konservasi lingkungan.
