PERNYATAAN SIKAP. INDIA HARUS MENGEMBALIKAN ORANGUTAN KORBAN DUGAAN PENYELUNDUPAN, BUKAN MENJADIKANNYA KOLEKSI KEBUN BINATANG!
Pernyataan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Negara Bagian Odisha, India, yang menginginkan lima orangutan asal Indonesia tetap berada di Kebun Binatang Nandankanan sebagai koleksi permanen, mendapat respons tegas dari Forum Konservasi Orangutan Indonesia (FORINA).
Melalui pernyataan sikap yang dirilis pada 11 November 2026, FORINA bersama 180 anggotanya mengecam rencana tersebut dan mendesak agar kelima orangutan dipulangkan ke Indonesia. FORINA menegaskan bahwa penyelamatan satwa dari dugaan perdagangan ilegal tidak boleh berujung pada penguasaan sebagai koleksi permanen, melainkan harus disertai penelusuran asal-usul, pengungkapan jaringan perdagangan, dan proses repatriasi.
Berikut pernyataan sikap lengkap FORINA:
REPATRIASI LIMA ORANGUTAN KORBAN DUGAAN PERDAGANGAN ILEGAL KE INDONESIA!
Jakarta, 11 November 2026
Forum Konservasi Orangutan Indonesia (FORINA) bersama 180 anggotanya mengecam keras pernyataan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Negara Bagian Odisha, India, yang menginginkan lima individu orangutan hasil penyelamatan tetap berada di Kebun Binatang Nandankanan, Odisha, India, sebagai koleksi permanen.
FORINA menilai bahwa pernyataan tersebut tidak memiliki landasan dan tidak mencerminkan tanggung jawab dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip konservasi, serta tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dan semangat perlindungan satwa liar yang dijunjung tinggi dalam komitmen konservasi internasional. Orangutan bukan satwa asli India. Habitat alaminya hanya terdapat di Sumatra dan Kalimantan. Kelima individu tersebut harus diperlakukan sebagai korban dugaan kejahatan perdagangan satwa liar lintas negara. Tindakan penyitaan atau penyelamatan tidak dapat dijadikan justifikasi untuk menguasai dan mempertahankan satwa tersebut sebagai koleksi permanen.
Sejak awal, FORINA telah berupaya menyampaikan perhatian dan pandangannya kepada para pihak terkait. Pada 11 September 2026, FORINA mengirimkan surat kepada Director General of Forests & Special Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Pemerintah India, untuk menyampaikan perhatian terhadap keberadaan lima orangutan tersebut dan mendorong tindak lanjut yang sesuai dengan prinsip konservasi. Hingga pernyataan ini diterbitkan, FORINA belum menerima tanggapan atas surat tersebut. FORINA juga telah menyampaikan surat kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang berisi pandangan dan usulan tindak lanjut terkait penanganan kasus orangutan di India.
Pernyataan bahwa belum ada negara yang mengajukan klaim atau bukti dokumenter atas kelima orangutan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan penempatan permanen. Orangutan berstatus Critically Endangered (Kritis) menurut IUCN Red List dan tercantum dalam Appendix I CITES, yang memberikan perlindungan ketat terhadap perdagangan internasional spesies terancam punah. India sebagai negara pihak CITES memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan ketentuan konvensi tersebut, termasuk dalam penanganan spesimen hasil penyitaan.
Jika satwa yang diduga merupakan hasil perdagangan ilegal kemudian dipertahankan sebagai koleksi permanen oleh negara tempat penyitaan, tanpa penelusuran asal-usul dan evaluasi repatriasi yang transparan, praktik tersebut berisiko menciptakan preseden berbahaya: negara tujuan perdagangan ilegal justru memperoleh manfaat dari kejahatan terhadap satwa liar.
FORINA mengingatkan bahwa orangutan bukan objek pameran dan eksploitasi, bukan aset pariwisata, dan bukan simbol prestise sebuah kebun binatang. Sebagai satwa pemakan buah, orangutan memilikiperan ekologis penting dalam penyebaran biji dan regenerasi hutan. Keberadaan mereka di alam merupakan bagian dari keberlanjutan ekosistem hutan.
Kelima individu tersebut diperkirakan masih berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Pada usia ini, orangutan masih sangat bergantung pada induknya dan membutuhkan proses pembelajaran alami untuk mengembangkan keterampilan mencari makan, membangun sarang, serta bertahan hidup di hutan. Keberadaan mereka yang terpisah dari habitat alaminya juga menimbulkan kekhawatiran mengenai nasib induk mereka. Dalam praktik perdagangan ilegal orangutan, pengambilan bayi kerap didahului dengan pembunuhan induknya. Karena itu, investigasi harus mengungkap bukan hanya jalur perdagangan kelima bayi tersebut, tetapi juga kemungkinan pembunuhan dan penangkapan induk mereka.
FORINA mengingatkan bahwa orangutan bukan objek pameran dan eksploitasi, bukan aset pariwisata, dan bukan simbol prestise sebuah kebun binatang. Mereka adalah satwa liar yang memiliki nilai ekologis, membutuhkan perlindungan, dan berhak mendapatkan penanganan berdasarkan kepentingan terbaik bagi kesejahteraan serta kelangsungan hidupnya.
FORINA MENUNTUT:
1. PEMERINTAH INDIA HARUS MENGHENTIKAN RENCANA PENEMPATAN PERMANEN KELIMA ORANGUTAN SEBAGAI KOLEKSI KEBUN BINATANG.
Pemerintah Odisha harus menghentikan rencana tersebut sampai proses penelusuran asal-usul, investigasi dugaan perdagangan ilegal, dan evaluasi repatriasi diselesaikan.
2. PEMERINTAH INDONESIA TIDAK BOLEH DIAM!
Kementerian Kehutanan dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia harus segera mengambil langkah diplomatik yang tegas, meminta informasi resmi mengenai kelima orangutan, serta menyampaikan permintaan repatriasi dan pemulangannya.
3. USUT TUNTAS JARINGAN PERDAGANGAN SATWA LIAR INTERNASIONAL.
India harus mengungkap asal-usul kelima orangutan, jalur masuk ke wilayahnya, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan pembunuhan dan penangkapan induk mereka. Investigasi harus menjangkau seluruh rantai perdagangan dan menghasilkan langkah penegakan hukum agar kejahatan serupa tidak terulang.
4. CITES HARUS MEMASTIKAN IMPLEMENTASI KONVENSI.
FORINA mendesak Sekretariat CITES dan otoritas terkait untuk memastikan penanganan kelima orangutan sesuai dengan ketentuan konvensi, khususnya Article VIII ayat 4 mengenai penanganan spesimen hidup hasil penyitaan, termasuk mekanisme pengembalian ke negara pengekspor setelah konsultasi atau penempatan di fasilitas yang sesuai dengan tujuan konvensi. FORINA mendorong CITES untuk memastikan mekanisme ini dijalankan secara transparan, konsisten, dan akuntabel, serta tidak berhenti sebagai prosedur administratif semata.
5. REPATRIASI KE INDONESIA HARUS MENJADI PRIORITAS.
Kelima orangutan harus menjalani pemeriksaan kesehatan, genetik, dan perilaku, serta penilaian kelayakan pemindahan untuk mendukung proses repatriasi dan memastikan mereka mendapatkan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan biologisnya setelah kembali ke Indonesia.
FORINA menegaskan bahwa penyelamatan satwa dari dugaan perdagangan ilegal tidak boleh berakhir dengan menjadikannya koleksi permanen. Penyelamatan harus diikuti penelusuran asal-usul, pengungkapan jaringan perdagangan, dan pertanggungjawaban hukum. FORINA menghargai upaya penyelamatan oleh otoritas India, namun hal tersebut harus dilanjutkan dengan transparansi dan kerja sama repatriasi sebagai wujud komitmen terhadap konservasi internasional.
Kelima bayi orangutan ini membutuhkan perlindungan, keadilan, dan kesempatan untuk kembali ke negara asalnya. Masa depan mereka harus ditentukan berdasarkan kepentingan terbaik bagi konservasi dan kesejahteraan orangutan, bukan kepentingan untuk menjadikannya koleksi kebun binatang.
FORINA mendukung langkah Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Kehutanan, dalam mengupayakan pemulangan kelima orangutan tersebut ke Indonesia. FORINA mengapresiasi komunikasi yang telah disampaikan kepada CITES dan mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah diplomatik serta koordinasi langsung dengan otoritas India guna memastikan proses penelusuran asal-usul dan repatriasi berjalan secara konkret. FORINA siap mendukung upaya tersebut melalui kontribusi keahlian, jejaring, dan kolaborasi para anggota serta mitra konservasi orangutan di Indonesia.
SELAMATKAN ORANGUTAN. USUT TUNTAS PENYELUNDUPNYA. KEMBALIKAN KE INDONESIA!
