Penulis: Safrizaldi Jpang
Gelombang kepunahan massal menjadi momok paling menakutkan di abad modern. Akankah manusia mampu kembali pada sifat dasarnya sebagai pemimpin yang adil dan berkelanjutan? Sebuah ekspedisi menyingkap pikiran gundah tentang perlu atau tidaknya campur tangan manusia dalam perbaikan ekosistem.
Dalam ekspedisi kami ke beberapa situs restorasi ekosistem di Langkat, Sumatera Utara, akhir Juni 2026 yang lalu, saya dan Arung berdebat hebat tentang bagaimana alam mampu bangkit dari kehancurannya. Sebuah perdebatan yang seru, mengingat kami sedang berada di tengah rimba dengan tepian yang dipenuhi perkebunan sawit. Udara dataran rendah yang lembab dan hangat mengantarkan tidur malam yang kurang nyenyak lantaran agas mengganggu setiap saat.
Pada sebuah pagi yang berkabut di Pondok Restorasi Ekosistem Cinta Raja III, Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), saya melirik Arung yang baru saja selesai sholat subuh. Di bawah kanopi tebal dan udara sejuk, baku pendapat kami baru saja dimulai. Menurut Arung, alam punya mekanisme sendiri mencapai taraf kesehatan ekosistem. Namun saya beranggapan lain, alam justru perlu dibantu pulih dari keterpurukannya.
Argumentasi Arung tentang Covid-19 mematahkan saya. Dia bahkan menambahkan kisah gelap muka bumi ketika Krakatau meletus berabad silam. Bahwa dalam huru-hara perubahan iklim, akhirnya alam menempuh jalannya sendiri, yang memaksa manusia rehat sejenak dari sifat penghancurnya.
“Waktu pandemi, lebih banyak orang menghabiskan waktu untuk tidak melakukan aktivitas luar ruangan. Akibatnya, polusi berkurang di udara maupun di air. Habitat satwa juga pulih, demikian pula laut,” jelasnya.
Saya tak mengelak dari dalih ini. Dari sela jaring penutup pembibitan, matahari mengintip malu-malu. Kami telah mengenakan sepatu boot berbahan karet. Tapi pikiran saya justru dihadapkan pada kenangan beberapa tahun silam. Sebuah buku berjudul The Sixth Extinction: An Unnatural History terbit pada 2014 telah menyiksa pikiran saya. Penulisnya seorang jurnalis ciamik bernama Elizabeth Kolbert.
Dalam bukunya, Elizabeth mengatakan bumi telah mengalami lima kepunahan massal besar (Big Five Extinctions), yakni kepunahan akibat tumbukan asteroid, letusan vulkanik raksasa, perubahan iklim ekstrem, dan perubahan kimia laut. Kini, gelombang kepunahan keenam disebabkan karena rakusnya manusia. Saya berusaha menyodorkan alasan manusia sebagai mesin penghancur massal. Berikut pula dengan keadaan ekosistem yang merana akibat perang, bencana ekologis dan seterusnya. Elizabeth menjadi landasan kuat bagi saya memancing Arung mengeluarkan pendapatnya. Kami menyesap kopi tanpa gula yang masih terasa hangat, persis di samping pembibitan yang becek berlumpur.
“No creature has ever altered life on the planet in this way before, and yet other, comparable events have occurred… When it is still too early to say whether it will reach the proportions of the Big Five, it becomes known as the Sixth Extinction,” tegas Elizabeth. Di bukunya, dia berulang kali menunjukkan bahwa manusia telah menjadi kekuatan geologis yang mampu mengubah biosfer bumi sebagaimana asteroid pernah mengubahnya. Bahkan dia menyebut manusia sebagai spesies gulma. Bagi saya, sebutan spesies gulma terdengar sangat memalukan, sungguh menyeramkan.
“Ya, tapi bukankah Elizabeth mengakui bahwa gelombang kepunahan juga disebabkan oleh alam itu sendiri?” sanggah Arung.
Pada titik ini, silang pendapat saya dan Arung dipertemukan. Ya, kendati alam punya mekanisme perbaikan sendiri, namun manusia sungguh berperan penting. Manusia dapat membantu mempercepat gelombang kepunahan keenam atau sebaliknya mencegah hal itu terjadi. Kami akhirnya bersepakat, kedua pendapat ini tidak perlu dipertentangkan.
“Posisi Arung sudah jelas, tak mungkin membiarkan kepunahan keenam berlangsung begitu cepat,” tandasnya.
Pada sebuah trek berlumpur landai di pinggir TNGL, kami menyesap udara murni hasil fotosintesis yang segar. Beberapa teguk air lewat di lorong tenggorokan yang mulai kering. Lantai hutan penuh serasah dan pacet, mewarnai perjalanan kami siang itu. Sebuah pohon yang agaknya sudah lama tumbang menjadi alas duduk kami.
Sembari melepaskan diri dari pacet yang lengket di sekujur tubuh, kami melanjutkan pembicaraan. Manusia, lanjut Arung, punya sifat baik dan jahat. Persoalannya, kadang sifat jahat lebih dominan ketimbang baik. Hal ini dibuktikan dengan kecenderungan manusia untuk mengeruk keuntungan sesaat dari sumber daya alam. Perkebunan skala besar dan pertambangan telah merubah bentang alam menjadi mozaik-mozaik terpisah.
“Coba perhatikan fragmentasi habitat akibat pembangunan jalan dan kepentingan pembangunan lainnya. Deforestasi tak mungkin dihindarkan. Usaha konservasi bersama dibutuhkan agar situasi ini dapat dikendalikan,” pancing Arung.
Ide ini sesungguhnya pernah ditulis dalam The Sixth Extinction. Di lereng pegunungan Andes, Elizabeth menjelaskan pandangan optimis dari seorang ekolog bernama Miles Silman. “He has argued publicly that with better policing and well-placed reserves, many threats to biodiversity— illegal logging, mining, ranching—could be minimized. ‘Even in tropical areas, we know how to stop this stuff,’ he said. ‘We’re getting better governance,” tulis Elizabeth.
Namun pandangan itu segera runtuh karena harus berhadapan dengan perubahan iklim. “But in a rapidly warming world, the whole idea of a well-placed reserve becomes, if not exactly moot, then certainly a lot more problematic. In contrast to, say, a logging crew, climate change cannot be forced to respect a border,” lanjut Elizabeth.
“Ya, kita dihadapkan pada dilema manusia, di antara sifatnya yang seperti malaikat, dengan sifat lain yang lebih kejam dari iblis. Tapi sifat iblis di banyak kejadian terasa lebih berkuasa, mengakibatkan deforestasi dan fragmentasi habitat,” kata Arung.
Pandangan Arung sungguh telah menemukan tempat dalam buku Elizabeth. Pada era 70an, kata Elizabeth, Pemerintah Brazil telah menjadi mesin deforestasi yang berdampak langsung. Pemerintah, katanya, berupaya mendorong para peternak sapi untuk menetap di utara Manaus, sebuah wilayah yang saat itu sebagian besar masih tak berpenghuni. Program tersebut pada dasarnya merupakan pembukaan lahan hutan yang disubsidi: setiap peternak sapi yang bersedia pindah ke hutan hujan, menebang pohon-pohon, dan mulai beternak sapi, mereka akan menerima tunjangan dari pemerintah.
“Di Indonesia hal ini juga terjadi. Contohnya ketika pemerintah menggalakkan transmigrasi. Pemindahan penduduk memaksa habitat alami flora dan fauna mengalah dan menjadi prioritas paling akhir. Belum lagi kalau kita lihat proyek food estate, energi dan sebagainya,” tandas Arung.
Sekelompok burung perling berkelebat. Matanya merah dengan seluruh tubuh berwarna hitam legam. Jenis ini adalah yang paling tahan hidup dalam tekanan ekosistem yang semakin berat. Mereka berkelompok, dengan paruh runcing yang tajam. Saya tak sempat lagi mengarahkan lensa mengejar mereka lewat jendela bidik di kamera. Namun kami terobati dengan sepasang kirik-kirik hijau (Merops orientalis) yang bertengger pada dahan kayu yang telah mati.
Kami bertiga tentunya sependapat, bahwa negara sendiri turut membiayai kehancuran hutan, dengan memberikan insentif kepada warganya melakukan penghancuran habitat, termasuk membuka lahan dan menebang pohon. Masyarakat pada situasi ini kemudian menjadi agen kerusakan tanpa menyadari konsekuensi ekologisnya.
Dari laman web Kementerian Kehutanan, saya menemukan angka deforestasi yang cukup fantastis. Menurut laman tersebut, hasil penelitian BRIN menunjukkan deforestasi neto tahun 2024 tercatat sebesar 175,4 ribu hektare. Angka ini diperoleh dari deforestasi bruto sebesar 216,2 ribu hektare dikurangi hasil reforestasi yang mencapai 40,8 ribu hektare. Mayoritas deforestasi bruto terjadi di hutan sekunder seluas 200,6 ribu hektare, di mana 69,3% terjadi di dalam kawasan hutan dan sisanya di luar kawasan hutan.
Sementara itu, pemantauan yang dilakukan Auriga Nusantara menunjukkan deforestasi di Indonesia pada 2025 mencapai 433.751 hektare. Deforestasi ini meningkat sebesar 66% dari tahun sebelumnya seluas 261.575 hektare. Deforestasi terluas kembali terjadi di Kalimantan, disusul Sumatera.
Tanah Papua, yang pada 2024 berada di peringkat keempat, pada 2025 menempati peringkat ketiga menggantikan Sulawesi. Bagi saya, pada momentum ini telah terjadi paradoks yang cukup hebat. Satu sisi, deforestasi bergerak cepat dan berlangsung begitu masif. Sementara reforestasi seperti terseok dalam lelah para pelaku di lapangan yang terus-menerus kekurangan biaya.
Kawasan lindung dan konservasi yang dulunya dianggap solusi kini menjadi perangkap, karena spesies yang terjebak di dalamnya tidak bisa mengikuti pergeseran iklim, mereka bahkan terus bergerak melampaui batas-batas administratif. Dalam situasi ini, konflik antara satwa liar dan manusia tidak dapat dihindarkan.
Perubahan habitat tentu turut menyebabkan spesies kehilangan kemampuan untuk bertahan. Seperti tulis Elizabeth, Some plants and animals adjust by moving. They climb mountains and migrate toward the poles. But a great many … find themselves marooned. Situasi ini tentu tak sesederhana menciptakan habitat baru, atau membuat koridor migrasi bagi satwa yang terjebak.
Sebagai jurnalis sains, Elizabeth telah mengelana menemani para ilmuwan ke lapangan. Mulai dari hutan hujan di Panama, lereng Pegunungan Andes, Great Barrier Reef, hutan Amazon, hingga kebun binatang San Diego. Sementara saya dan Arung terperangkap dalam dekapan bentang alam Leuser yang sendu.
Medan, awal Juli yang terik di 2026
*Tulisan ini sudah pernah diterbitkan di website KEHATI
Tentang Penulis:
Safrizaldi Jpang yang kerap dipanggil Bang Aal, adalah seorang aktivis konservasi senior yang selama lebih dari 23 tahun memiliki ketertarikan dan berkecimpung dalam dunia penyelamatan satwa, penelitian sosial etnografi yang hobi membaca buku dan menulis, saat ini beliau memegang amanah menjadi Direktur Orangutan Information Centre (OIC).
